Topic
Wed,06 November 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

AS-Australia Belum Klarifikasi Aksi Penyadapan

JAKARTA, FAJAR – Tuntutan pemerintah Indonesia terhadap konfimasi aksi penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia sampai saat ini belum digubris. Kedua pemerintah asing itu masih diam atas desakan permintaan klarifikasi yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa pekan lalu.
   
Marty mengatakan, pemerintah sudah meminta kedua negara sahabat itu untuk memberikan konformasi dan jawaban resmi. Namun sampai saat ini, jawaban tersebut belum ada.
   
Dari website resmi Kedutaan Besar Australia di Jakarta Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty mengatakan telah dipanggil untuk menghadiri pertemuan dengan Sekjen Kemenlu. Pertemuan ini digelar akhir pekan lalu. Dalam pertemuan dibahas keprihatinan Indonesia mengenai laporan media tentang laporan kegiatan intelejen Australia di Indonesia.
     
Dubes Moriarty menyimak dengan baik paparan masalah itu dari pemerintah Indonesia. Dia berjanji akan menyampaikan laporan permasalah yang diutarakan Kemenlu itu ke pemerintah Australia.
     
Dalam perkembangan terkini, Marty mengatakan kedua pemerintah tadi tidak dapat mengonfirmasi maupun menyanggah kebenaran berita penyadapan itu. Dia mengatakan bahwa saat ini AS sedang mengevaluasi kebijakan pengumpulan data dan informasi supaya sesuai dengan politik luar negerinya.
     
“Jawaban ini (dari AS dan Australia, red) tidak hanya (ditunggu, red) diterima oleh Indonesia. Melainkan juga semua negara yang menghadapi masalah informasi penyadapan serupa,” urai Marty, kemarin.

Dari kasus ini, menurut Marty yang perlu dilakukan Indonesia sekarang adalah meningkatkan kewaspadaan untuk menekan kemungkinan penyadapan. Selain itu Marty mengatakan Indonesia perlu mengkaji ulang kerja sama pertukaran informasi dengan AS maupun Australia.
Menurut dia, jika AS dan Australia melakukan kegiatan pengumpulan informasi di luar kerangka resmi, apa manfaatnya ada kerangka resmi yang sudah ada.
     
Dia menegaskan ke depan Indonesia tidak akan dapat menerima adanya tindakan penyadapan. Marty mengatakan pemerintah menuntut kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. (jpnn)

banner