Topic
Mon,24 June 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

BLSM Jangan Sampai Dijadikan Komoditas Politik

JENEPONTO, FAJAR -- Momen Pilkada Jeneponto yang bersamaan dengan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. BLSM bisa saja dijadikan komoditas politik.

Sejauh ini, sudah beredar informasi bahwa ada yang memanfaatkan BLSM sebagai komoditas politik. Warga yang tidak memberikan dukungannya, diancam tidak mendapatkan kartu BLSM.

Kepala PT Pos Indonesia Cabang Jeneponto Syukur menegaskan kartu BLSM mau pun dananya hanya disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Tidak ada perantara dari pihak ketiga. Camat, lurah, kepala dusun hingga kepala lingkungan bahkan hanya menjadi saksi bagi masyarakat dalam penyerahan kartunya.

"Tidak boleh ada kades lurah, kadus dan kepala lingkungan yang menyalurkan kartu BLSM. Kartu hanya dari dari tangan pegawai pos ke tangan masyarakat bersangkutan," kata Syukur.

Karena itu, bila ditemukan oknum yang menjual kandidat tertentu, atau bahkan mengancam tidak akan memberikan kartu BLSM kepada yang berhak menerimanya, masyarakat bisa langsung laporkan kepada pihak PT Pos Indonesia. Termasuk jika ada oknum pegawai kantor PT Pos Indonesia yang saat menyalurkan kartu BLSM ditemani oleh pihak lain.  

"Ini program pemerintah pusat. Kalau ada yang menjual program tersebut dengan mengatasnama kandidat, silahkan laporkan," tegas Syukur.

Soal pendistribusian kartu BLSM, PT Pos Indonesia cabang Jeneponto saat ini masih dalam tahap menyalurkan kartu BLSM kepada 32.715 warga miskin di 113 desa/ kelurahan di 11 Kecamatan di Jeneponto. Penyaluran kartu dilakukan per dusun agar tepat sasaran.

Syukur mengatakan, kartu BLSM baru tiba di Jeneponto sejak Kamis 20 Juni. "Penyaluran kartu tidak mengenal hari libur. Hari minggu pun kita tetap distribusikan. Harapan kita dana BLSM tahap pertama bisa kita bayarkan pada akhir Juli ini," kata Syukur.

Jumlah kartu yang distribusikan sesuai jumlah orang miskin di Jeneponto, berdasarkan hasil pendataan BPS tahun 2011 lalu, yakni 32.715 kartu BLSM. Dana yang akan dibayarkan sebesar Rp150.000 per orang. Total BLSM se Jeneponto Rp 19.629.000.000.

"Dana tersebut untuk empat bulan, Juni, Juli Agustus dan September," kata Syukur.

Namun pembayaran tahap pertama hanya untuk Juni dan Juli, sebesar Rp300 ribu per orang, dengan jumlah dana Rp9,8 miliar. Sedangkan pembayaran tahap kedua, dibayarkan awal September mendatang.

Dia juga mengingatkan bahwa kartu BLSM tidak boleh hilang atau diperjualbelikan. Karena kartu BLSM mempunyai fungsi ganda. Sebagai kartu BLSM dan kartu raskin. (*)

banner