Topic
Wed,05 June 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

270 Guru Kehilangan Tunjangan Sertifikasi

BELOPA, FAJAR -- Ada 270 guru di jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Luwu terpaksa gigit jari tahun ini. Nama-nama mereka tidak masuk lagi dalam daftar penerima tunjangan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan Pusat.
 
Informasi yang dihimpun FAJAR, kodisi itu membuat para guru merasa dirugikan. Betapa tidak, selama ini mereka masih menerima tunjangan tapi secara tiba-tiba ada perubahan. Padahal para guru telah menunaikan segala yang disyaratkan pemerintah.
 
“Kami kaget karena tidak ada sosialisasi atau penyampaian sebelumnya. Nanti saat dicek untuk penarikan di bank, nama kami tidak ada,” ujar salah seorang guru TK di Belopa, Selasa, 4 Juni.
 
Dirinya yang pernah mengeluhkan kejadian itu ke disdikpora, hingga kini belum mendapat penjelasan yang logis. “Katanya ada perubahan sistem pendataan. Padahal, tidak pernah ada sosialisasi ke guru-guru,” sesalnya.
 
Kasubag Hukum dan Kepegawaian Disdikpora Kabupaten Luwu, Harsimin yang dikonfirmasi di ruang kerjanya ikut mengakui adanya perubahan data penerima sertifikasi tersebut. Hanya saja, dirinya juga tidak terlalu paham tentang perubahan regulasi itu.

“Yang lebih tahu staf saya, Nova Farista,” sebut Harsimin.
 
Nova yang dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa sistem itu disampaikan kementerian saat dirinya mengikuti kegiatan di Bogor bulan kemarin. “Memang ada perubahan tiba-tiba. Kalau mau sertifikasi kembali ada dua solusinya, yakni ikut ujian sertifikasi ulang atau kembali ke sekolah semula tempat terdata sebagai penerima sertifikasi. Sebab, rata-rata yang tidak ke luar SK sertifikasinya guru-guru yang pindah sekolah,” ujar Nova.
 
Jika tahun 2012 masih sempat menerima tunjangan, sebut dia, itu sangat wajar. Sebab, sistem pendataan dengan aplikasi baru-baru ini dilakukan. Bukan lagi manual sehingga jika sudah pindah sekolah pasti tidak terimput lagi nama guru bersangkutan di sekolah tempatnya terdata.

“Baru tahun ini diterapkan sistem aplikasi data pokok pendidik (dapodik). Yang mengusulkan ke pusat adalah sekolah. Sistem ini baru berlaku untuk dikdas,” bebernya.
 
Oleh karena itu, Nova mengimbau segenap guru yang tahun ini SK sertifikasinya tidak terbit agar segera menempuh salah satu opsi tersebut di atas. “Kalau mau ujian serifikasi ulang tahun ini, belum tentu bisa langsung dibayarkan. Sebab, kemungkinan kementerian memprosesnya hingga tiga tahun ke depan. Namun, jika ingin tetap menerima sertifikasinya kembali, silahkan mengurus pemindahan ke sekolah semula,” tandas Nova.
 
Menurut Nova, tahun ini jumlah penerima tunjangan sertifikasi memang berkurang dari tahun sebelumnya (lihat grafis).  “Untuk 2012 jumlahnya mencapai 1.672. Tahun ini hanya 1.402 saja dengan total anggaran senilai Rp12,4 miliar,” kuncinya. (hdy/bas)

banner