Transaksi Anggota Banggar DPR Mencurigakan

Home » Hukum

Selasa, 21 Februari 2012 | 11:26:11 WITA | 406 HITS
Transaksi Anggota Banggar DPR Mencurigakan

ist

Berita Terkait:

»	Empat Gubernur se-Kalimantan Ngadu ke DPR

»	Besok, BK DPR Putuskan Soal Video Porno

»	AM Fatwa: Ironi DPR Koreksi Kinerja DPD

»	Marzuki Sayangkan Dirinya Digugat Tanpa Klarifikasi

»	DPR: Pemerintah Harus Tertibkan Senpi

LAPORAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kali ini bikin heboh. Pada halaman 20 dan 21 laporan yang disampaikan di depan Komisi III DPR kemarin itu, PPATK menyebut terdapat 86.264 laporan transaksi keuangan mencurigakan.
Hingga Januari tahun ini, berdasarkan profil terlapor, ada yang melibatkan pejabat pemerintahan seperti 2 menteri, 707 menyangkut pegawai negeri sipil (PNS), 89 menyangkut anggota Polri, 12 jaksa, 17 hakim, 1 KPK, dan 65 legislatif.
Di bagian bawah halaman 21 itu terdapat kalimat yang dicoret/diblok dengan tinta warna hitam. Jika diterawang, tulisan akan terbaca dengan jelas. Bunyinya, 'Saat ini PPATK sedang melakukan proses analisis lebih dari 2.000 laporan terkait dengan anggota DPR, di mana mayoritas transaksi dilakukan oleh Badan Anggaran DPR'.
Ketua Komisi III Benny K Harman langsung mempertanyakan alasan PPATK mencoret kalimat tersebut. "Kenapa anggota dewan yang ditulis dan mayoritas anggota badan anggaran (banggar) dihapus? Kenapa dihapus setengah-setengah dan apakah ada tekanan?" ujar Benny dengan nada tinggi sehingga seluruh peserta rapat terdiam.
Kepala PPATK Muhammad Yusuf menjelaskan tidak ada tekanan untuk mencoret kalimat itu. ”Tidak ada tekanan dari mana pun dan jika ada, saya tidak takut. Kami bekerja menurut undang-undang. Kami selalu transparan. Kalimat itu dicoret karena masih dalam proses analisis dan kebetulan melibatkan banggar. Selain itu, kalimat itu juga tidak sesuai dengan pertanyaan, yaitu adanya rekening gendut di kementerian dan lembaga lainnya. Nanti kalau sudah ada hasilnya, akan kami umumkan."
Mengenai isinya, menurut Yusuf, 2.000 laporan itu menyimpang dari prosedur karena ada transaksi keuangan mencurigakan di anggota DPR, khususnya banggar. "Tapi berdasarkan temuan hingga sekarang, tidak ada indikasi pidana."
Benny meminta agar PPATK tidak memublikasikan informasi yang belum tuntas seperti itu. "Jangan sampaikan keterangan yang tidak tuntas kepada publik karena akan menimbulkan kegaduhan. Harus secara lengkap dan komprehensif karena saat ini ada rasa ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan keterangan ini akan menyebabkan semakin terpuruknya lembaga dewan."
Anggota Komisi III lainnya, Ahmad Yani, tak kalah geramnya. Yani mengaku sudah mengingatkan PPATK berkali-kali untuk membuat laporan yang matang, utuh, dan tuntas.
Koreksi KPK
Ketika mendapati salah seorang pejabat KPK disebut PPATK, juru bicara KPK Johan Budi langsung angkat bicara. Kebetulan pejabat KPK itu ialah bendahara. Johan menjelaskan transaksi sekitar Rp300 juta yang dilakukan bendahara semata karena menjalankan tugas. "Sesuai dengan tugasnya menukarkan uang rupiah ke dolar untuk keperluan Kantor KPK, misalnya untuk keperluan perjalanan ke luar negeri.

Comment on Facebook

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).

Berita Utama:

» 22 Mei 2012
SYL: Muttamar Terlalu Sering Peradilankan Golkar

» 22 Mei 2012
Makassar Lewati Tahap I dan II

» 22 Mei 2012
PBB-PBR Resmi Masuk Rumah Rakyat

» 22 Mei 2012
Kuota Haji Khusus Hampir Penuh

» 22 Mei 2012
Bikin Deg-degan

Berita Populer:

» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak

» 05 Mei 2011
Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang

» 07 Februari 2011
Julia Perez, Sex, Lying & Love

» 07 Februari 2011
Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM

» 02 Maret 2011
Bisa Video Chat di Facebook

» 22 Maret 2011
Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu

» 25 Januari 2011
Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman