![]() |
|
Home »
Politik
Senin, 20 Februari 2012 | 11:13:40 WITA | 289 HITS Di Banggar, para Bendahara Parpol Berkumpul ist
Berkenaan dengan dugaan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan dari empat pemimpin banggar, yaitu Ketua Banggar Melkias Markus Mekeng (F-PG), Wakil Ketua Mirwan Amir (F-PD), Tamsil Linrung (F-PKS), dan Olly Dondokambey (F-PDIP). Namun, kelanjutannya tidak jelas. Keberadaan para bendahara parpol di banggar, memunculkan dugaan bahwa badan itu menjadi sumber keuangan parpol. Namun, anggapan itu dibantah oleh Sekjen PPP Romahurmuziy. Menurut dia, partainya tidak mengharuskan bendahara umum untuk duduk di banggar. Penempatan kader di banggar dilakukan berdasarkan kompetensi. "Pertimbangan pertama tentu latar belakang pendidikan dan pengalaman," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/2). Ia mengakui bahwa Bendahara Umum PPP Mahmud Yunus kini duduk sebagai anggota banggar. Namun, Mahmud memiliki pengalaman sebagai pengusaha. Mahmud sudah menjadi anggota banggar sebelum menjabat Bendahara Umum PPP. "Memang di PPP itu tidak banyak lulusan ekonomi, tetapi pengalaman mereka yang kami anggap pantas untuk duduk di banggar. Jadi bukan soal dia bendahara umum lalu harus duduk di bangar," tukasnya. Setali tiga uang, Ketua F-PKB DPR Marwan Jafar mengungkapkan bahwa penempatan kader di banggar disesuaikan dengan kemampuan. Kebetulan yang dinilai mampu itu ialah bendahara umum. "Kami menganggap kader mampu mengikuti rapat, mendalami, dan lainnya. Jadi, kami tempatkan di sana. Bukan karena yang bersangkutan menjabat bendahara umum," jelasnya. Ia juga menyatakan Bendahara Umum PKB Baharuddin Nasori menjadi anggota banggar sebelum menjadi bendahara umum. "Jadi tidak lebih dari soal kompetensi. Kan karena mereka biasa mengelola keuangan dan mengetahui isu ekonomi," ucapnya. Penjelasan senada juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua. Ia menegaskan bahwa selama ini penempatan kader di alat kelengkapan dewan, termasuk banggar, partainya selalu perhatian soal kemampuan. "Jadi hingga dilakukan rotasi pun kami mempertimbangkan kemampuan dan pembelajaran," jelasnya. Ia menyatakan mekanisme pemindahan kader di lembaga legislatif dilakukan melalui proses yang cukup ketat. Diskusi antara fraksi dan DPP dilakukan secara intens. Rotasi mempertimbangkan hasil penilaian fraksi, permintaan yang bersangkutan, dan persetujuan kader. "Jadi, kalaupun ada bendahara umum yang duduk di banggar itu karena kemampuan, bukan karena kedudukannya sebagai bendahara umum," ujar Max yang juga menjadi pimpinan Fraksi Partai Demokrat di DPR. Tunggu laporan Soal tidak adanya kejelasan pengusutan dugaan mafia anggaran di banggar, pihak KPK berkelit bahwa mereka hanya melanjutkan pemeriksaan dan penyelidikan atas kasus yang dilaporkan, tidak proaktif mengawasi dan memotret kegiatan banggar. "Selama ini berdasarkan laporan saja. Misalnya, soal renovasi ruang banggar, itu berdasarkan laporan. Yang penting KPK dapat laporan. Kemudian turun ke lapangan," ujar juru bicara KPK Johan Budi. Johan mengatakan KPK tidak mengirimkan utusan untuk memotret kegiatan pembahasan anggaran secara komprehensif di banggar. KPK pernah mengawasi kerja banggar terkait dana pendidikan tahun 2008. Namun, setelah itu tidak lagi mengawasi proses pembahasan anggaran di DPR. "Sudah tidak lagi, sejak 2008," ungkap Johan. Saat mengawasi anggaran pendidikan pada 2008, kata dia, KPK antara lain mengawasi proses jalannya anggaran dari Bappenas hingga proses pembahasan di Komisi X DPR. "Sekarang tidak lagi. Tidak ada penyidik atau orang KPK yang ditempatkan saat anggaran dibahas," ujarnya. Menurutnya, proses pengawasan pada 2008 merupakan salah satu bentuk kerja KPK dalam bidang pengawasan, di samping berbagai upaya pencegahan lain yang dilakukan oleh KPK. "Tugas pencegahan tidak sebatas itu," paparnya. Bentuk atau upaya pencegahan yang dilakukan KPK saat ini, sambung Johan, yakni menyambangi setiap fraksi di DPR untuk menyosialisasikan proses pencegahan. Selain itu, lanjutnya, KPK tidak akan terang-terangan mengawasi pembahasan anggaran di DPR. Namun, hal tersebut tidak berarti KPK membiarkan penyelewengan terjadi. "Pencegahan itu tetap ada." Saat ini, muncul kembali gagasan agar KPK memotret seluruh kegiatan banggar dan keuangan Setjen DPR. Pimpinan KPK, jelas Johan, sudah membahas pengawasan tersebut dengan Ketua DPR Marzuki Alie. "Waktu pertemuan dengan Pak Marzuki sempat terlontar DPR ingin meminimalisasi penyimpangan. Kita diizinkan untuk memotret seluruh proses anggaran di kesekjenan hingga banggar. Perlu dilakukan kajian yang dalam. Tapi itu masih sebatas pembicaraan," ucap Johan. Setelah beberapa kali anggota banggar diperiksa, tukasnya, modus korupsi banggar lebih pada penggunaan calo oleh anggota untuk menarik keuntungan dari aliran uang ke daerah. Namun, ada juga anggota banggar yang bermain sendiri secara langsung dengan memungut fee dari daerah. "Biasanya, anggota banggar yang bermain sendiri yang ditangkap tangan KPK. Kalau lihat kasus-kasus sekarang yang sedang diselidiki KPK, kita juga pernah menangkap tangan. Ada yang bermain langsung dan ada yang pakai calo," ungkap Johan. Comment on Facebook
Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id Informasi Pemasangan Iklan Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id Telepon 0411-441441 (ext. 1437). |
Berita Utama:
» 22 Mei 2012
SYL: Muttamar Terlalu Sering Peradilankan Golkar » 22 Mei 2012 Makassar Lewati Tahap I dan II » 22 Mei 2012 PBB-PBR Resmi Masuk Rumah Rakyat » 22 Mei 2012 Kuota Haji Khusus Hampir Penuh » 22 Mei 2012 Bikin Deg-degan Berita Populer:
» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak » 05 Mei 2011 Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang » 07 Februari 2011 Julia Perez, Sex, Lying & Love » 07 Februari 2011 Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM » 02 Maret 2011 Bisa Video Chat di Facebook » 22 Maret 2011 Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu » 25 Januari 2011 Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman |
Grup Fajar |
Mitra Fajar
Sumatera Ekspres
| STIM NITRO
| Rakyat Aceh
| Kaltim Post
| Jawa Pos
| Info Indo
| Indo Pos
| Graha Pena
| FIPO
|
![]() |
|
FAJAR TV
NasionalSenin, 21 Mei 2012 Senin, 21 Mei 2012 Senin, 21 Mei 2012 Senin, 21 Mei 2012 PolitikSenin, 21 Mei 2012 Senin, 21 Mei 2012 Senin, 21 Mei 2012 Senin, 21 Mei 2012 HukumKamis, 17 Mei 2012 Rabu, 16 Mei 2012 Selasa, 15 Mei 2012 Sabtu, 12 Mei 2012 EkonomiSabtu, 19 Mei 2012 Sabtu, 19 Mei 2012 Sabtu, 19 Mei 2012 Kamis, 17 Mei 2012 HiburanSenin, 21 Mei 2012 Senin, 21 Mei 2012 Minggu, 20 Mei 2012 Minggu, 20 Mei 2012 InternasionalSabtu, 19 Mei 2012 Jumat, 18 Mei 2012 Jumat, 18 Mei 2012 Jumat, 18 Mei 2012 |


JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Siswono...
JAKARTA -- Empat gubernur se-Kalimantan akan mengadukan...
JAKARTA, FAJAR -- Anggota DPR RI khawatir, revisi...
JAKARTA, FAJAR -- Sebelas hari sudah tim gabungan...
JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana,...
JAKARTA -- Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan,...
JAKARTA -- Suhardi Duka (SDK) dinilai memiliki peluang...
JAKARTA -- Kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
MAKASSAR,FAJAR -- Sidang dugaan penyelewengan dana Bantuan...
JAKARTA -- Tersangka kasus suap dan tindak pidana pencucian...
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
JAKARTA, FAJAR -- Cadangan minyak dan gas (migas) Indonesia...
JAKARTA, FAJAR -- Cadangan minyak dan gas (migas) Indonesia...
JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah pusat menyetujui kuota ekspor...
BRISBANE -- Penyanyi utama grup legendaris Bee Gees, Robin...
INGGRIS, FAJAR -- Teen Choice Awards 2012 akan diadakan 22...
MAKASSAR, FAJAR -- Band papan atas Indonesia, D-Masiv...
LEBANON -- Tim Unit Video UNIFIL (United Nations Interim...
PARIS, FAJAR -- Persoalan ekonomi yang membelit Eropa...