Puluhan FK Terancan Ditutup

Home » Nasional

Rabu, 08 Februari 2012 | 01:11:12 WITA | 438 HITS
Puluhan FK Terancan Ditutup

int
Logo Kedokteran

Berita Terkait:

»	Polres Terapkan SIM Masuk Kampus

»	Berebut Tiket ke Seleksi Nasional

»	Lawan dengan Tulisan dan Aksi

»	Persiapan Menuju Debat Tingkat Nasional

»	Senat UIN Kompak, Aklamasi Pilih Dekan

JAKARTA, FAJAR -- Sejumlah perguruan tinggi pengelola fakultas kedokteran (FK), harus segera berbenah. Terutama bagi yang belum memiliki rumah sakit pendidikan (RSP). Sebab, Pasal 5 RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) mewajibkan pendirian FK harus memiliki rumah sakit pendidikan dulu. Izin FK yang tidak memiliki RSP dicabut.

Ketua Program Studi (Prodi) Sub Spesialis Jantung Anak FKUI-RSCM Dr Sukman Tulus Putra SpA (K) dalam diskusi Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) di Jakarta kemarin menjelaskan, memang saat ini UU Dikdok masih berupa rancangan. "Tetapi pembahasannya sudah tahap finalisasi. Perkiraan dua bulan lagi disahkan," jelas dia.

Mantan ketua umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) periode 2005-2008 itu mengatakan, dalam RUU Dikdok itu secara tegas disebutkan jika syarat mutlak pendirian FK di suatu perguruan tinggi negeri maupun swasta adalah keberadaan RSP. Syarat pendirian FK berikutnya adalah, tenaga pendidik yang tersertifikasi, gedung, laboratorium biomedik, keterampilan klinis, dan kesehatan masyarakat.

Dia menjelaskan, kampus-kampus pengelola FK yang belum memiliki RSP, diberi waktu empat sampai lima tahun dari pengesahan RUU Dikdok untuk membangun RSP. "Jika sampai batas waktu itu belum mendirikan RSP, maka izin pengelolaan atau pendirian FK dicabut," katanya.

Jika izinnya dicabut, otomatis FK tersebut ditutup. Sehingga, mereka sudah tidak bisa menerima mahasiswa baru lagi.

Sukman menerangkan, saat ini di seluruh Indonesia ada 72 FK di kampus negeri maupun swasta. Dia menjelaskan, FK di kampus negeri masih banyak yang belum dilengkapi RSP. Akibatnya, mahasiswa mereka kerap dilempar ke daerah lain untuk menjalani pendidikan kedokteran. Sedangkan di kampus swasta, Sukman mengatakan kondisinya semakin mencemaskan. "FK di kampus swasta yang memiliki RSP bisa dihitung dengan jari," tandasnya.

Dia tidak hafal rincian kampus-kampus yang memiliki RSP. Sukman menyebutkan di antara kampus yang sudah memiliki RSP yakni Universitas Indonesia (UI) yang berkerja sama dengan RSCM, Universitas Airlangga (Unair) dengan RSUD dr Soetomo. Dua kampus ini sejatinya sudah mulai mengembangkan RSP sendiri. Tetapi hingga saat ini pembangunannya masih tersendat.

Sukman mengatakan RSP lainnya juga dikembangkan di Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Hassanudin (Unhas). Selanjutnya juga ada di Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Solo (UNS), Universitas Andalas (Unand).

Bagi Sukman, pengembangan RSP ke depan harus sesuai jalurnya. Yaitu lebih mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Bukan menjadi pusat penelitian atau didominasi kegiatan akademik," tandasnya. Dia mengatakan, kampus-kampus pengelola FK tidak bisa selamanya menyandarkan RSP dengan rumah sakit miliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Secara umum, sebagai staf pengajar sekaligus professional Sukman mendukung kebijakan pembangunan FK wajib dibarengi dengan pendirian RSP. Sebab, selama ini kontrol terhadap kualitas dokter jebolan FK yang tidak memiliki RSP cukup sulit.

Swasta Berat Diongkos

Ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Edy Suandi Hamid kemarin membenarkan jika sebagian besar kampus swasta yang mendirikan FK belum memiliki RSP. Dia mengatakan, untuk sementara sejumlah perguruan tinggi ini bekerja sama dengan RSUD atau RS swasta di daerah masing-masing.

"Termasuk di kampus saya. Saat ini masih bekerja sama dengan RS milik pemda," ujar rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu. Edy mengatakan, memang rencana mewajibkan pembangunan RSP bagi setiap kampus yang mengelola FK itu cukup baik. Terutama, bisa mengatrol kompetensi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dokter. Sayangnya, Edy tidak hafal kampus-kampus swasta pengelola FK yang belum memiliki RSP.

Banyaknya kampus swasta pengelola FK yang belum mendirikan RSP, menurut Edy, disebabkan karena beberapa alasan. Yang paling utama di antaranya adalah urusan duit. Dia menjelaskan, selama ini kampus swasta yang sudah mencoba mendirikan RSP benar-benar mengumpulkan uang sendiri. "Tidak ada bantuan dari pemerintah pusat," katanya.

Persoalan lain dari banyaknya kampus swasta pengelola FK yang belum memiliki RSP adalah mereka terhitung masih muda. "Pendirian FK masih belum lama," tandasnya. Kondisi ini berpengaruh pada kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan peralatan atau teknologi medis yang terbatas.

Bagi Edy, keberadaan FK di kampus swasta perlu diapresiasi. Meski masih ada yang belum melengkapinya dengan RSP. Gerakan kampus swasta mendirikan FK itu menurutnya adalah wujud kepedulian masyarakat untuk ikut mencetak dokter-dokter di republik ini. (jpnn/sil)

Comment on Facebook

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).

Berita Utama:

» 22 Mei 2012
SYL: Muttamar Terlalu Sering Peradilankan Golkar

» 22 Mei 2012
Makassar Lewati Tahap I dan II

» 22 Mei 2012
PBB-PBR Resmi Masuk Rumah Rakyat

» 22 Mei 2012
Kuota Haji Khusus Hampir Penuh

» 22 Mei 2012
Bikin Deg-degan

Berita Populer:

» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak

» 05 Mei 2011
Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang

» 07 Februari 2011
Julia Perez, Sex, Lying & Love

» 07 Februari 2011
Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM

» 02 Maret 2011
Bisa Video Chat di Facebook

» 22 Maret 2011
Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu

» 25 Januari 2011
Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman