 |
|
Home »
Politik
Sabtu, 28 Januari 2012 | 14:26:34 WITA | 185 HITS Pemerintah Perlu Netralisir Ketegangan Sosial  int
Koordinator Kontras Haris Azhar Oleh karenanya, pemerintah perlu menetralisir ketegangan dan intensitas kekerasan massal yang terjadi dengan menggunakan cara-cara yang elok. Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan corak ekspresi ketidakpuasan warga Indonesia terjadi akibat pilihan politik dan kebijakan diskriminatif pemerintahan pusat, khususnya dalam pendistribusian hak-hak ekonomi, sosial dan politik warga. "Lebih jauh ini menunjukkan bahwa selama ini ada kemandekan kemampuan lembaga-lembaga negara dalam pelayanan publik, lembaga keamanan dan hukum tidak profesional," ucap Haris di Jakarta, Sabtu (28/1). Lembaga politik seperti DPR, kata Haris, hanya jadi pengimbang kebijakan pemerintah sembari mengamini berbagai pernyataan pemerintah diruang-ruang RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum). "Secara ekonomis, ekspresi masyarakat dengan berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 6% tidak menjamin hak-hak masyarakat miskin dan marjinal," ujar Haris. Lampung, Bima dan Papua merupakan titik-titik kekerasan massal yang saat ini sedang terjadi. Hal demikian juga terjadi di Bali dan Ambon. Kontras, lanjutnya, meminta kepada pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gegabah dalam merespons gesekan atau amuk sosial di tengah masyarakat. "Keputusan untuk memobilisasi pasukan keamanan ketimbang mendahulukan upaya dialog konstruktif, berpotensi untuk memperluas lokus (lokasi) kekerasan," katanya. Resolusi konflik dan kekerasan, lanjut Haris, dapat ditempuh dengan mengembangkan modal sosial untuk menetralisir ketegangan sosial (social distrust) di tengah masyarakat. "Modal sosial bisa dirintis dengan melakukan proses dialog partisipatif, mendengar persoalan dan masukan dari publik, diikuti dengan implementasi komitmen tinggi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bangsa," katanya. DPR RI juga dapat berperan sebagai pihak yang melakukan kontrol kebijakan resolusi konflik dan kekerasan. Pelibatan Komnas HAM untuk menyosialisasikan nilai-nilai HAM dan perdamaian juga penting. "Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong inisiatif-inisiatif perdamaian lokal, yang kontekstual dengan kondisi historis-sosiologis masyarakat berada," ujar Haris. Comment on Facebook
Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id Informasi Pemasangan Iklan Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id Telepon 0411-441441 (ext. 1437). |
Berita Utama:
» 23 Februari 2012
Yakin Menang Tanpa Rooney » 23 Februari 2012 Indosmelt Inves Rp5 T di Maros » 23 Februari 2012 Menpora "Amankan" Nazaruddin » 23 Februari 2012 Legislator Penerima Bansos Terungkap » 23 Februari 2012 Partai Demokrat Diasingkan di Pilkada Berita Populer:
» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak » 07 Februari 2011 Julia Perez, Sex, Lying & Love » 05 Mei 2011 Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang » 07 Februari 2011 Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM » 02 Maret 2011 Bisa Video Chat di Facebook » 22 Maret 2011 Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu » 25 Januari 2011 Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman |
Grup Fajar |
Mitra Fajar
Sumatera Ekspres
| STIM NITRO
| Rakyat Aceh
| Kaltim Post
| Jawa Pos
| Info Indo
| Indo Pos
| Graha Pena
| FIPO
|
|
FAJAR TV
NasionalKamis, 23 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 PolitikKamis, 23 Februari 2012 Kamis, 23 Februari 2012 Kamis, 23 Februari 2012 Kamis, 23 Februari 2012 HukumKamis, 23 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 Selasa, 21 Februari 2012 Senin, 20 Februari 2012 EkonomiRabu, 22 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 Selasa, 21 Februari 2012 Selasa, 21 Februari 2012 HiburanKamis, 23 Februari 2012 Kamis, 23 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 InternasionalRabu, 22 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 Rabu, 22 Februari 2012 |
.jpg)
JAKARTA, FAJAR -- Andi Alifian Mallarangeng kembali...
Kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan angkutan umum,...
MULAI April nanti, tiket elektronik busway akan berubah....
SEKITAR 2,3 juta jiwa warga DKI Jakarta masih belum terekam...
JAKARTA, FAJAR -- Kemungkinan tidak beresnya data penduduk...
MAKASSAR, FAJAR -- Kecondongan cagub incumbent, Syahrul...
MAKASSAR, FAJAR -- Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan...
MAKASSAR, FAJAR -- Pasangan Semangat Baru Sulsel, Sulsel,...
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
MAKASSAR,FAJAR -- Punggutan Liar (Pungli) terkait...
LAPORAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan...
JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...
MAMUJU -- Pascapelarangan eksport rotan mentah, kondisi....jpeg)
JAKARTA - Sempat terhenti mulai 2009 sampai sekarang,...
JAKARTA -- Pemerintah akan membuat cadangan beras baru...
JAKARTA -- Presiden Direktur PT Schroder Investment....JPG)
MAKASSAR,FAJAR -- Suasana lain dari biasanya membahana di...
Penyanyi asal Inggris, Adele kembali menunjukkan...
JAKARTA - Perceraian sepertinya sama sekali tidak....jpg)
MAKASSAR, FAJAR -- Film Republik Twitter menjadi salah satu...
YUNANI - Setelah sekitar 13 jam melakukan perundingan,...
SANAA--Rakyat Yaman akhirnya memilih presiden baru sebagai...
ATHENA, FAJAR -- Uni Eropa kembali menggelontarkan 130...
DUBLIN, FAJAR -- Wakil Presiden (Wapres) China, Xi Jinping,...