Kemiskinan Sisa Sepuluh Persen

Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain

Sabtu, 28 Januari 2012 | 19:06:35 WITA | 239 HITS
Kemiskinan Sisa Sepuluh Persen

Dok/Fajar
Syahrul Yasin Limpo

Berita Terkait:

»	BBPPKS Berperan Tekan Jumlah Warga Miskin

»	Menkeu Prakirakan Target Angka Kemiskinan Meleset

»	Pemkab-BPS Beda Data

»	Penduduk Miskin di Barru Capai 17 Ribu Jiwa

»	Rudiyanto Klaim Kemiskinan Nol Persen

MAKASSAR, FAJAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Bahkan, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sudah menginstruksikan kepada Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, untuk mengumpulkan pimpinan Bappeda tingkat kabupaten/kota di Sulsel guna membicarakan khusus persoalan kemiskinan.
Rencana pemprov Sulsel untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kemiskinan ini terngkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulsel, Monitoring APBN dan APBD triwulan IV tahun anggaran 2011 di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 27 Januari.
"Angka kemiskinan kita turun dari 13 persen menjadi sepuluh persen. Angka ini harus terus diturunkan," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Syahrul, pengentasan kemiskinan di daerah ini bukan sesuatu yang mustahil. Alasannya, beberapa kebutuhan masyarakat sudah dijamin pemerintah provinsi. Misalnya pendidikan dan kesehatan. "Sekarang sisa keterampilan dan lapangan kerja. Selesaikan sepuluh persen tersebut di tahun ini. Kita akan bicarakan khusus di Bappeda, berapa uang yang harus dicari di luar pendidikan dan kesehatan," kata Syahrul di hadapan pejabat SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
Syahrul juga mengungkapkan agar harapannya ekonomi Sulsel harus terus membaik. Tidak boleh turun di bawah 8 persen sebagaimana pencapaian sekarang. "Sebelas komoditi dalam program gerbang emas harus dikembangkan," katanya.
Pada kesempatan itu, gubernur juga menyinggung realisasi anggaran fisik di 2011. Menurut dia, di 2012, semua SKPD tidak boleh di bawah angka 90 persen. "Tidak boleh ada program di triwulan I yang angkanya di bawah 21 persen," katanya.
"Yang biasa terlambat itu rata-rata karena mau menyelesaikan masalah dengan cara-cara kemarin. Padahal paradigma sudah tidak begitu. Kita harus berubah lebih baik. Jangan berpikir nanti triwulan III baru diburu-buru. Sekarang pengawasan sangat ketat, jadi formatnya harus dari triwulan I dan II," lanjutnya.
Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, pada kesempatan itu mengatakan, secara umum, kinerja pelaksanaan APBD dan APBN di 2011 cukup baik. Malah untuk pelaksanaan APBN, ini merupakan kinerja tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun.
Dalam rapat ini, Tan Malaka juga mengumumkan 10 SKPD dengan capaian atau realiasasi proyek terendah. Kesepuluh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu yakni Kantor Penghubung Pemda, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Disperindag, RS Khusus Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Akper Angin Mammiri. Untuk sepuluh SKPD ini, realisasi fisiknya di bawah 95 persen. (amr/yun)

Comment on Facebook

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).

Berita Utama:

» 17 Mei 2012
Tak Akan Lantik Kepala Daerah Baru

» 17 Mei 2012
Asmaun Desak Penerima Dibawa ke Pengadilan

» 17 Mei 2012
Komodo Resmi Jadi Keajaiban Dunia

» 17 Mei 2012
Menang Tipis, Peluang PSM Menipis

» 17 Mei 2012
Jenazah Kameramen Trans TV Ditemukan

Berita Populer:

» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak

» 05 Mei 2011
Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang

» 07 Februari 2011
Julia Perez, Sex, Lying & Love

» 07 Februari 2011
Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM

» 02 Maret 2011
Bisa Video Chat di Facebook

» 22 Maret 2011
Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu

» 25 Januari 2011
Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman