Belanja Pegawai Lampaui Biaya Infrastruktur

Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain

Jumat, 20 Januari 2012 | 20:57:57 WITA | 318 HITS
Belanja Pegawai Lampaui Biaya Infrastruktur

Dok/Fajar
Syamsuddin Alimsyah

Berita Terkait:

»	Bastian: Sulsel Belum Bisa Mandiri

»	Uang Lembur Bebani APBD

»	Gaji Habiskan 70 Persen APBD

»	2 Tahun APBD Soppeng Telat Disahkan

»	Menunggak, Gaji Pejabat Dipotong

MAKASSAR, FAJAR -- Keberpihakan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program lain yang langsung dirasakan masyarakat masih sangat rendah. Ini terlihat dari postur alokasi belanja APBD 2012 Makassar, Gowa, Parepare, dan Sulsel yang dibedah Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel.
Sebagai perbandingan, alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung APBD Makassar masing-masing 48,3 persen dan 51, 7 persen. Gowa 64,7 persen dan 35,3 persen, Parepare 55,1 persen dan 44,9 persen, serta Pemprov Sulsel 74,7 persen dan 25,3 persen.
Koordinator Kopel Sulsel, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, bila melihat persentase alokasi belanja daerah tersebut, Pemprov Sulsel yang paling sedikit mengalokasikan belanja infrastruktur dan belanja lain yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Dari Rp4,7 triliun belanja APBD 2012, 74,7 persen untuk belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan partai politik. Hanya 25,3 persen untuk belanja modal serta barang dan jasa.
Dalam 25,3 persen, juga masih dikurangi belanja perjalanan dinas pejabat, belanja pegawai, serta makan dan minum pegawai. Masih sangat kecil anggaran yang benar-benar dialokasikan ke masyarakat untuk bisa menunjang perbaikan kehidupannya.
Syamsuddin mengatakan, dari empat daerah yang menjadi perbandingan, Makassar mengalokasikan anggaran cukup besar untuk belanja langsung masyarakat. "Sulsel lebih buruk dari alokasi belanja Gowa yang memang juga sudah buruk, yakni hanya 35,3 persen," jelasnya, Kamis, 19 Januari.
Meski demikian, pengalokasian anggaran di Kota Makassar untuk belanja langsung juga perlu perhatian khusus. Ternyata dari 51,7 persen, anggaran yang dialokasikan kepada pegawai menghabiskan 11,2 persen. Belanja barang dan jasa 26,6 persen, dan belanja modal 17 persen.
Gowa dan Sulsel yang sedikit belanja langsungnya mengalokasikan belanja pegawai masih cukup rendah yakni hanya 3,1 persen dan 3,4 persen. Anggaran belanja tidak langsung daerah yang di dalamnya termasuk bantuan sosial dan belanja hibah juga patut diwaspadai.
"Umumkan penerima dana bantuan supaya transparan penerimanya. Ini untuk menghindari penerima fiktif," tegas Syamsuddin.
Belanja hibah Pemprov Sulsel pada 2012 mencapai Rp937 miliar dari total belanja Rp4,7 miliar. Dana bantuan sosial dialokasikan Rp16,64 miliar. Sementara di Makassar, belanja hibah sebesar Rp11 miliar dan bantuan sosial Rp15 miliar.
Dana bantuan sosial Kota Makassar perlu diwaspadai. Anggaran Rp15 miliar untuk bantuan sosial satu daerah nyaris menyamai bantuan sosial yang dialokasikan Pemprov Sulsel. Orang nomor satu di Kota Makassar dan Pemprov Sulsel sama-sama akan bersaing memperebutkan kursi gubernur Sulsel. (rif/pap)

Comment on Facebook

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).

Berita Utama:

» 17 Mei 2012
Tak Akan Lantik Kepala Daerah Baru

» 17 Mei 2012
Asmaun Desak Penerima Dibawa ke Pengadilan

» 17 Mei 2012
Komodo Resmi Jadi Keajaiban Dunia

» 17 Mei 2012
Menang Tipis, Peluang PSM Menipis

» 17 Mei 2012
Jenazah Kameramen Trans TV Ditemukan

Berita Populer:

» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak

» 05 Mei 2011
Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang

» 07 Februari 2011
Julia Perez, Sex, Lying & Love

» 07 Februari 2011
Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM

» 02 Maret 2011
Bisa Video Chat di Facebook

» 22 Maret 2011
Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu

» 25 Januari 2011
Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman