Institusi Polri Terbanyak Melanggar HAM

Home » Nasional

Selasa, 17 Januari 2012 | 11:10:23 WITA | 457 HITS
Institusi Polri Terbanyak Melanggar HAM

Int
Ifdal Kasim

Berita Terkait:

»	Jangan Rusuh, Budayakan HAM

»	Komisi III Bebas Keluar Masuk LP

»	Polri Serius Tangani Kasus Penganiayaan terhadap Wartawan

»	Pemerintah Perlu Netralisir Ketegangan Sosial

»	18 Orang Dirawat di RSUD

JAKARTA, FAJAR -- Institusi Kepolisian Republik Indonesia, merupakan yang terbanyak melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) selama 2011. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana disampaikan Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim, laporan pengaduan pelanggaran HAM terbesar dari Polri, sebesar 1.262 laporan.
Menurut Ifdal, pengaduan ke Komnas HAM pada 2011, sebenarnya sekitar 6.000. Namun, yang berhasil diolah sekitar 4.000 kasus. "Polri yang paling banyak diadukan masyarakat," jelas Ifdal Kasim di sela-sela rapat dengar pendapat dengan komisi III DPR di Senayan Jakarta, Senin, 16 Januari.
Ifdal menjelaskan,besarnya pengaduan institusi kepolisian yang masuk ini menunjukkan, tidak ada perbaikan dalam HAM dibanding tahun lalu. Ini juga mengindikasikan kontrol tidak jalan atas penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu sebut dia, pengawasan oleh Irwasum maupun propam tidak jalan.
Jika hal ini tidak segera diatasi sambung Ifdal, pelanggaran HAM yang dilakukan Polri akan terus meningkat. Setelah Polri, menyusul perusahaan swasta 775 pengaduan. Ini sebut Ifdal, terkait persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Di urutan ketiga ada perusahaan daerah.
Lembaga peradilan menempati urutan keempat dengan 377 pengaduan, menyusul pemerintah pusat dengan 185 pengaduan. TNI ada 181 pengaduan, BUMN 174 pengaduan, kejaksaan 159, dan terakhir rutan dan lapas 53 pengaduan.
Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi mengungkapkan, tingginya pengaduan pelanggaran HAM terhadap institusi kepolisian merupakan bahan evaluasi untuk institusi korps baju cokelat tersebut. Agar ke depannya sebut Rio, kepolisian harus menegakkan hukum dengan pendekatan yang lebih persuasif, bukan represif.
Rapat dengar pendapat Komnas HAM dan Komisi III DPR RI kemarin juga menyimpulkan bahwa pemberlakuan moratorium tentang pembebasan bersyarat atau remisi untuk tahanan, merupakan pelanggaran HAM. (asw)
Pelanggar HAM
1. Polri : 1262 pengaduan
2. Perusahaan Swasta : 775 pengaduan
3. Perusahaan Daerah : 582 pengaduan
4. Lembaga Peradilan : 377 pengaduan
5. Pemerintahan Pusat : 185 pengaduan
6. TNI : 181 pengaduan
7. BUMN : 174 pengaduan
8. Kejaksaan : 159 pengaduan
9. Rutan/Lapas : 53 pengaduan
Sumber: Komnas HAM

Comment on Facebook

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).

Berita Utama:

» 17 Mei 2012
Tak Akan Lantik Kepala Daerah Baru

» 17 Mei 2012
Asmaun Desak Penerima Dibawa ke Pengadilan

» 17 Mei 2012
Komodo Resmi Jadi Keajaiban Dunia

» 17 Mei 2012
Menang Tipis, Peluang PSM Menipis

» 17 Mei 2012
Jenazah Kameramen Trans TV Ditemukan

Berita Populer:

» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak

» 05 Mei 2011
Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang

» 07 Februari 2011
Julia Perez, Sex, Lying & Love

» 07 Februari 2011
Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM

» 02 Maret 2011
Bisa Video Chat di Facebook

» 22 Maret 2011
Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu

» 25 Januari 2011
Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman