Tingkat Kemiskinan Papua 50 Kali Jakarta

Home » Nasional

Senin, 26 Desember 2011 | 01:23:38 WITA | 313 HITS
Tingkat Kemiskinan Papua 50 Kali Jakarta

Int
Sofian Effendi

Berita Terkait:

»	BBPPKS Berperan Tekan Jumlah Warga Miskin

»	Menkeu Prakirakan Target Angka Kemiskinan Meleset

»	Pemkab-BPS Beda Data

»	Penduduk Miskin di Barru Capai 17 Ribu Jiwa

»	Rudiyanto Klaim Kemiskinan Nol Persen

JAKARTA, FAJAR -- Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah mulai merambah sektor kesejahteraan rakyak. Di antara sasaran pemerintah adalah, menuntaskan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah. Kesenjangan yang cukup mencolok ada di Provinsi Papua.
Anggota tim pengawas indipenden Reformasi Birokrasi Sofian Effendi mengatakan, kemiskinan di Papua sangat mengakar. Dia memperkirakan, tingkat kemiskinan Papua 50 kali lipat dibandingkan dengan DKI Jakarta. "Istilah pengukurannya adalah indeks kedalaman kemiskinan," katanya. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, kemiskinan di Papua lima kali lebih buruk.
Effendi yang juga mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menjelaskan, kesenjangan kemiskinan yang jauh antara Papua dengan DKI Jakarta atau bahkan rata-rata nasional, berdampak buruk. Di antara dampak yang paling ditakuti adalah jiwa nasionalisme penduduk Papua mulai kritis.
Menurut Effendi, banyak gejala nasionalisme penduduk Papua yang mulai kritis. Di antaranya, bisa dilihat dari cara pandang mahasiswa asli Papua yang tersebar di kampus-kampus besar di Jawa. Effendi mencontohkan, dia sempat berbincang dengan beberapa mahasiswa asal Papua di UGM. "Ungkapan mereka sangat miris. Mereka merasa tidak ada manfaatnya negara ini," ujar mantan rektor UGM itu.
Dengan letupan-letupan perasaan tadi, Effendi mengingatkan pemerintah supaya jangan kuatir jika sewaktu-waktu penduduk Papau ingin keluar dari Indonesia. "Mereka nanti bilang; Say good bye Indonesia," tutur Effendi.
Effendi menjelaskan, mumpung belum telat pemerintah diimbau untuk benar-benar memperhatikan peningkatan kesejahteraan di Papua. Dia mengatakan, gerakan reformasi jika berjalan sesuai dengan semangatnya bisa menjadi salah satu senjata mengentaskan Papua dari jurang kemiskinan yang akut.
Menurut Effendi, kemajuan perekonomian di Papua bisa disebabkan adanya sistem administrasi yang korup dan lamban. Untuk itu, dengan ditariknya reformasi birokrasi hingga ke tata kelola pemerintah daerah, diharapkan sistem administrasi yang korup dan lamban bisa ditekan.
Sebab, kata Effendi, setiap daerah yang mengajukan rencana reformasi birokrasi harus benar-benar menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dia mengingatkan, pemerintah daerah jangan khawatir aparaturnya tidak sejahtera ketika menjalankan sistem administrasi pemerintahan yang bersih. "Sebagai imbalannya, pemerintah sudah menyiapkan tunjangan kinerja," katanya. Tunjangan ini sering disebut tunjangan remunerasi. (jpnn/sil)

Comment on Facebook

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).

Berita Utama:

» 17 Mei 2012
Tak Akan Lantik Kepala Daerah Baru

» 17 Mei 2012
Asmaun Desak Penerima Dibawa ke Pengadilan

» 17 Mei 2012
Komodo Resmi Jadi Keajaiban Dunia

» 17 Mei 2012
Menang Tipis, Peluang PSM Menipis

» 17 Mei 2012
Jenazah Kameramen Trans TV Ditemukan

Berita Populer:

» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak

» 05 Mei 2011
Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang

» 07 Februari 2011
Julia Perez, Sex, Lying & Love

» 07 Februari 2011
Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM

» 02 Maret 2011
Bisa Video Chat di Facebook

» 22 Maret 2011
Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu

» 25 Januari 2011
Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman