Legislator Setuju Larangan ke THM

Home » Local News » Sulsel

Rabu, 06 April 2011 | 18:32:57 WITA | 622 HITS
Legislator Setuju Larangan ke THM

int
DEWAN. Larangan ke tempat hiburan malam

Berita Terkait:

»	AUHM-PHRI Protes Penutupan THM

»	Tempat Hiburan Tutup Tiga Hari

»	Santai Sambil Karaoke di Inul Vista

»	BISNIS HIBURAN HappyPuppy Losari Kemas Promo Imlek

»	Izin Usaha THM akan Diperketat

PAREPARE -- Kode etik pelarangan legislator ke tempat hiburan malam yang diterapkan dalam kode etik DPR RI direspons positif anggota DPRD. Termasuk DPRD Parepare.
Sejumlah perangkat DPRD mengaku setuju adanya aturan tersebut. Wakil Ketua DPRD Parepare, Saefuddin Laintang mengaku sangat menyetujui aturan itu, baik dalam bentuk kode etik atau tata tertib DPRD yang mengatur anggota dewan dilarang ke tempat hiburan malam. “Saya sangat setuju ada kode etik di lembaga terhormat ini," ujarnya.
Bahkan, kata politikus PKS ini, mestinya kode etik tersebut harus berlaku secara umum di Indonesia, mulai dari pusat, provinsi hingga ke kabupaten/kota. "Kami di PKS sudah menerapkan hal tersebut. Kalau ada anggota legislatif yang ke tempat seperti itu, langsung diberikan sanksi tegas," katanya.
Bagaimana ketika anggota dewan melakukan sidak ke THM?. Menurut Saefuddin, hal tersebut perlu diperhatikan. "Jangan sampai anggota dewan hanya sidak ke THM terus didapati masyarakat, imbasnya akan terbentuk opini negatif. Makanya anggota dewan yang sidak ke THM perlu dilengkapi surat tugas," terangnya.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Parepare, M Siradz A Sapada menyebutkan, pelarangan anggota dewan ke THM sebenarnya sudah tercantum dalam tatib dan kode etik DPRD Parepare. Hanya saja, klausal pasalnya ada pada pasal kepatutan.
"Sudah ada diatur pada pasal kepatutan. Pasal ini terperinci soal patut atau tidak patutnya anggota dewan dan sudah menjurus ke sana," terang politisi PDK itu.
Apakah kode etik DPRD Parepare bisa lebih tegas lagi dengan adanya pelarangan ke THM. Menurut anggota Komisi I DPRD ini, hal tersebut dimungkinkan untuk dimasukan pointer pasal tersebut. "Saya pikir itu bisa saja, sebab kita punya kode etik bisa ditinjau ulang per 12 bulan setelah masa diberlakukan," kata Siradz. (tir)

Comment on Facebook

Redaksi: redaksi[at]fajar.co.id
Informasi Pemasangan Iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus[at]fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext. 1437).

Berita Utama:

» 17 Mei 2012
Tak Akan Lantik Kepala Daerah Baru

» 17 Mei 2012
Asmaun Desak Penerima Dibawa ke Pengadilan

» 17 Mei 2012
Komodo Resmi Jadi Keajaiban Dunia

» 17 Mei 2012
Menang Tipis, Peluang PSM Menipis

» 17 Mei 2012
Jenazah Kameramen Trans TV Ditemukan

Berita Populer:

» 02 Maret 2011
Beli TV di Metro, Langsung Rusak

» 05 Mei 2011
Krisdayanti, Bercerai Gara-gara Ranjang

» 07 Februari 2011
Julia Perez, Sex, Lying & Love

» 07 Februari 2011
Video Porno Luna, Ariel Diduga Melanggar HAM

» 02 Maret 2011
Bisa Video Chat di Facebook

» 22 Maret 2011
Syahrini, Sindir Anang Lewat Lagu

» 25 Januari 2011
Mahasiswa UGM Mengaku Pembuat Jejak UFO di Sleman