Topic
Wed,25 September 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

Pilkada Makassar Berlanjut ke MK

MAKASSAR, FAJAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akhirnya menetapkan pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (DIA), sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2014-2019.

Penetapan DIA sebagai wali kota terpilih ini diputuskan KPU dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi suara dan calon terpilih di Gedung PKK Makassar, Rabu, 25 September. Penetapan DIA sebagai wali kota terpilih ini berdasar surat KPU Nomor 100/kpts-p.kwk/kpu-mks-025.433481/tahun 2013, tentang penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih.

DIA unggul dengan perolehan 182.484 suara atau 31,18 persen. Suara terbanyak kedua ditempati Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah (Noah) sebanyak  114.032 (19,48 persen), Tamsil Linrung-Das'ad Latif sebanyak 93.868 (16,04 persen), dan Supomo Guntur-Kadir Halid 84.153 (14,38 persen).

Hanya saja, sebagian besar kandidat menolak hasil penetapan KPU itu. Hanya empat kandidat yang menerima pleno KPU yakni Rusdin Abdullah-Idris Patarai, Herman Handoko-Latief Bafhadal, Tamsil Linrung-Das'ad Latif, dan Danny Pomanto-Syamsu Rizal.

Saksi Apiaty-Zulkifli, Taufik menolak hasil rekap karena menganggap terjadi transaksi jual beli kartu pemilih. Salah satunya di Kelurahan Pampang, Panakkukang. "Ini sudah kita laporkan ke Panwaslu dengan bukti laporan 004/B/Panwaslu-PNK/IX/2013," kata saksi AZ, Taufik.

Sedang saksi Muhyina-Syaiful menyatakan menolak karena banyak DPT yang secara masif gunakan NIK yang direkayasa, ada juga DPT tanpa NIK sehingga itu banyak merugikan pasangan urut 7 ini. "Keputusan akan diambil dalam waktu dekat, apakah menggugat atau tidak. Tapi sikap kami hari menolak hasil," kata Yapet Sampe.

Pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid (Suka) dan Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah (Noah) bahkan sudah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Suka memastikan menggugat ke MK. Kemungkinan Senin gugatan kita daftarkan ke MK," kata Tim Hukum Suka, Asfah A Gau malam tadi.

Materi gugatan untuk pasangan ini sudah hampir rampung. Apalagi pada prinsipnya, keberatan pasangan ini bukan pada hasil perhitungan suara atau penetapan DIA sebagai wali kota terpilih, tapi lebih pada proses pilwalkot Makassar yang diwarnai banyak kecurangan.

Tim Hukum Noah, Imran Eka Saputra belum mau bicara terlalu jauh mengenai wacana gugatannya ke MK. "Yang pasti, hari ini kita menyatakan menolak hasil perhitungan suara dan penetapan wali kota terpilih," kata Imran.

Imran kemudian membeber beberapa hal yang menjadi keberatannya terhadap KPU seperti, banyak kartu pemilih yang warganya sudah meninggal tapi dipakai orang lain, penggunaan KTP mencoblos tidak sesuai keputusan MK, adanya pembukaan kotak suara dan perubahan data C1 di Kelurahan Ende, Kecamatan  Wajo, banyaknya saksi tingkat PPS dan PPK tidak diberikan formulir keberatan dan hasil rekap serta dan dipaksa tanda tangan berita acara hasil rekap PPS dan PPK.

Ketua KPU Makassar, Nurmal Idrus berharap semua pasangan calon yang bertarung di Makassar menerima hasil rekapitulasi ini dan penetapan cawali terpilih. "Masih ada prosedur lain yang bisa ditempuh, bagi yang tidak setuju atau keberatan. KPU memberi kesempatan untuk melakukan gugatan ke MK selama tiga hari kerja. Kalau melihat hari kerja, maka gugatan paling lambat diajukan Senin depan," kata Nurmal.

Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas menyatakan pihaknya siap memberikan keterangan kalau ada pihak yang memintanya. Dia mengaku siap membuka apa saja dugaan pelanggaran yang ditangani baik yang sudah ada rekomendasinya, maupun yang dianggap tidak memenuhi unsur.

Menanggapi kemungkinan adanya gugatan ke MK, pakar hukum tata negara Unhas, Aminuddin Ilmar menyatakan melihat kecenderungannya selama ini, putusan MK selalu mengacu tiga hal. Selain penyimpangan dalam penetapan DPT, faktor lain adalah terjadinya pelanggaran dalam tahapan misalnya money politics, pengerahan masif birokrasi, serta tindakan dan perbuatan kecurangan yang dilakukan tim pasangan calon.

"Sepanjang itu bisa dibuktikan atau kuat, tidak masalah melakukan gugatan hukum ke MK karena memang dibuka ruang untuk itu. Tapi di sisi lain, kalau bukti yang mendasarinya lemah, kita harapkan tidak ada lagi gugatan yang memperpanjang ketegangan. Semua yang kalah harus legowo menerima itu," kata Aminuddin.

Pengamat politik Unismuh yang turut menyaksikan pleno KPU Makassar, Arqam Azikin juga berpendapat bahwa kandidat yang akan melakukan gugatan ke MK harus cermat utamanya dalam pembuktian sistematis, terstruktur, dan masif.

"MK boleh tapi harus cermat. validitas data dan saksi harus secara akurat. Di MK bukti dan saksi harus nyata. Tidak bisa saksi menyatakan hanya mendengar-dengar atau berdasarkan laporan. Kalau itu bisa mereka penuhi bisa jadi gugatan diterima, tapi kalau tidak pasti ditolak," kata Arqam.

Sebelumnya, calon wali kota terpilih, Ramdhan Pomanto tidak mempersoalkan keinginan beberapa kandidat yang berencana mengajukan gugatan di MK. Kandidat yang diusung koalisi Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku siap mementahkan gugatan penggugat di MK. (sah/pap)

banner