Topic
Thu,18 July 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

Hanya Tujuh Daerah Terima CPNS

JAKARTA, FAJAR -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) resmi mengumumkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk perekrutan umum, Kamis 18 Juli kemarin, di Balai Kartini Jakarta. Di Sulsel, hanya pemprov dan enam kabupaten yang mendapatkan formasi CPNS.

Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel hanya tujuh mendapatkan jatah. Selain pemprov Sulsel, enam kabupaten yakni, Lutim, Bantaeng, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara dan Parepare. Sedangkan 18 kabupaten dan kota lainnya tidak bisa melakukan perekrutan CPNS.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, untuk seleksi CPNS pelamar umum ini direncanakan menggunakan sistem computer assisted computer (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaan tes akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November.

"Tahun ini sebanyak 295 instansi pemerintah akan menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Pengumuman lowongan dijadwalkan akan dilakukan sehabis lebaran, atau sekitar minggu ketiga-keempat bulan Agustus 2013, yang dilanjutkan dengan pendaftaran," terang Azwar saat memberikan arahan di Balai Kartini Jakarta, Kamis 18 Juli.

Dari 295 instansi yang akan menggelar seleksi CPNS dimaksud, terdiri dari 68 kementerian/lembaga, 30 pemerintah provinsi, serta 197 kabupaten/kota.

Rapat koordinasi nasional Kemenpan-RB kemarin, dihadiri raturan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se Indonesia. Selain membahas sistem perekrutan yang akan dipakai tahun ini dengan sistem CAT, juga diberikan langsung kuota yang didapatkan daerah masing-masing.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eko Soetrisno seusai acara mengungkapkan, perekrutan CPNS jalur umum tahun ini akan memakai sistem yang diberi nama "CAT station". BKN selaku pelaksana perekrutan telah menyiapkan sistem komputerisasi dengan kapasitas 140 komputer.

Di daerah juga telah siapkan 600 komputer yang tersebar di 12 kantor regional (kanreg), masing-masing 50 komputer.  Keduabelas Kanreg dimaksud adalah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Pekanbaru, dan Jayapura (dalam proses). “CAT memang tidak didesain untuk pelaksanaan tes secara massal dan masif,"  kata Eko

Sementara itu Kepala BKD Sulsel, Mustari Soba mengatakan, pihaknya bersyukur karena masih mendapat formasi untuk perekrutan umum tahun ini. Pemprov Sulsel mendapat jatah 222 formasi dari usulan awal 1.250 formasi.

"Pemprov Sulsel memenuhi semua kriteria yang ditetapkan Kemenpan-RB. Salah satunya misalnya rasio belanja langsung atau belanja pegawai. Syarat lain, kombinasi antara pegawai kontrak dan pensiun masih dalam ratio yang berkesesuaian," kata Mustari.

Makassar yang sangat berharap mendapat jatah perekrutan CPNS tahun ini gagal mendapat jatah.  Kepala BKD Makassar Kasim Wahab yang ikut hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Agar Jaya, mengungkapkan, awalnya dia sangat optimis mendapatkan jatah mengingat, syarat utama yakni belanja pegawai harus di bawah rasio 50 persen sudah terpenuhi.

"Ternyata kita gagal karena data Kemenpan-RB kombinasi antara pegawai kontrak dan pegawai pensiun tidak berkesesuaian. Pegawai kontrak dinilai terlalu besar, sementara angka pensiunan kecil," terang Kasim.

Angka belanja langsung Kota Makassar juga ternyata melebihi di atas 50 persen, itu karena Kemenpan-RB ikut menghitung tunjangan sertifikasi guru senilai Rp240 miliar yang digelontorkan lewat APBD Kota Makassar. "Kami sisa konsentrasi formasi CPNS K-1 dan K-II. Insya Allah Makassar akan mendapatkan jatah ini lebih besar," kata Kasim.

Sebelumnya BKD Kota Makassar sangat optimis bisa mendapatkan kuota CPNS umum tahun ini. Alasannya, sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Kemenpan RB, Makassar masuk dalam kriteria yang bisa melakukan penerimaan CPNS 2013 ini.

Salah satu kriteria yang dipersyaratkan untuk bisa menerima CPNS umum, yakni belanja pegawai harus di bawah 50 persen dari total belanja dalam APBD berjalan. Secara umum, Kasim mengaku Makassar sempat terdata belanja pegawainya di bawah 50 persen tersebut.

"Ternyata data pemkot dan data pusat, menyebut angka belanja pegawai lebih dari 50 persen. Terpaksa makassar tidak dapat kuota formasi umum," tandas mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Makassar ini.

Kasim mengaku telah melakukan verifikasi ke Bagian Keuangan Pemkot Makassar. Hasilnya, angka belanja pegawai memang membengkak lantaran adanya tunjangan sertifikasi guru. Sekitar 5.000-an guru di Makassar telah tersertifikasi dan sebagian besar tahun ini tunjangannya baru dibayarkan.

"Setelah saya cross-check di Bagian Keuangan, tunjangan sertifikasi guru sejumlah Rp240 miliar menjadi penambah nilai poin belanja pegawai," paparnya.

Alasan lain sehingga Makassar tak dapat kuota CPNS umum 2013, yakni akibat adanya kombinasi jumlah tenaga kontrak dan PNS yang pensiun, tidak seimbang alias tidak berkesesuaian. Makanya, dari 1.000-an kuota umum CPNS yang diajukan ke pusat, tak satu pun yang direalisasi. (aci-zuk)

banner