Topic
Tue,18 June 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

Transfer BLSM Lewat Kantor Pos

JAKARTA,FAJAR -- Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang nilainya mencapai Rp9,3 triliun.

Menko Kesra, HR Agung Laksono mengatakan mekanisme pengiriman BLSM nanti tidak lagi melalui pemerintah daerah setempat tetapi melalui perusahaan BUMN, PT Pos Indonesia. "Ke kantor pos (transfer dananya). Kantor pos yang akan langsung bayar," ucapnya di Jakarta, Selasa, 18 Juni.

Agung mengatakan pembayaran akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan di 12 kota besar terlebih dahulu, setelah itu daerah lain menyusul. Pihaknya sudah mencatat sebanyak 15,5 juta rumah tangga pemegang kartu beras miskin (raskin) selain dukungan data dari Kemendagri.

Seperti pola penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah dilakukan, kata Agung, penerima BLSM juga berpatokan pada kartu raskin. "Ya, tapi ada perbaikan. Kami gunakan kartu yang dipakai untuk raskin. Penerimanya sama, pakai kartu raskin. Mereka yang bisa menunjukan kartu itu. Sebab dulu pakai kupon sering diijonkan segala macam, sekarang pakai kartu itu yang bisa. Ada card readernya, dihubungkan dengan kartu keluarga," ulasnya.

Patokan pelaksanaannya adalah ketika terjadi pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi. Agung mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan agar tidak terjadi hambatan terutama dalam urusan administrasi. "Maksudnya hari ini diumumkan (harga BBM naik) besok sudah berjalan, meski bertahap. Tak mungkin seluruh Indonesia sekaligus tapi secara bertahap," paparnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengimbau semua kepala daerah mendukung dan turut melakukan persiapan jelang realisasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program subsidi dari pemerintah itu akan otomatis aktif saat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik.

"Saya berharap kepada semua kepala daerah (mendukung) ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan dari berbagai aspek yang sudah diputuskan," ucapnya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin. 

Kepala daerah sebagai bagian dari sistem nasional, diharapkan Gamawan semuanya loyal. "Kalau ada aspirasi yang diterjemahkan di daerah dengan program daerah sendiri silakan. Tapi ini program nasional yang harus ditaati," tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus merespon sikap Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, yang sempat dikira tidak mendukung program BLSM. Gamawan, mantan Gubernur Sumatera Barat, itu menyadari para kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang politik serta diusung partai politik berbeda. Justru itu dalam perkara ini mereka diminta profesionalitasnya sebagai kepala daerah, bukan sebagai kader partai.

"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah. Secara politik mungkin kepala daerah diusung oleh satu partai yang tidak setuju kenaikan dan pemberian BLSM, itu silakan. Saya hormati itu. Tapi sebagai kepala daerah, dia adalah bagian dari sistem nasional yang saya harapkan menaati itu semua," pinta Gamawan.

Bisa saja, menurutnya, secara pribadi seorang kepala daerah tidak sepakat dengan program BLSM. Tidak ada larangan atas itu. Namun pada praktiknya Gamawan menegaskan agar tidak sampai menghambat kelancaran program yang sementara dialokasikan untuk empat bulan itu. "Dalam operasionalnya jangan sampai itu mengganggu program nasional," terusnya.

Meski begitu pihaknya belum sampai membahas sanksi apa yang akan dijatuhkan jika benar-benar ada kepala daerah menghambat BLSM gara-gara tidak setuju. "Nggak usah (sanksi). Tapi ketaatan kepada sistem. Ini kan ada etika dan sistem dalam pemerintahan yang harus dihormati bersama-sama," kelitnya.

Kemendagri mengaku sudah melakukan pemetaan terhadap masyarakat penerima BLSM dengan metode survei dibantu Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya dikroscek lagi dengan data KTP Elektronik (e-KTP). (jpnn/pap)

banner