17 September 2013 | 09:43 Dibaca oleh Pengunjung
2014, UMK Diusulkan Rp1,7 Juta

MAKASSAR, FAJAR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sedang menggodok rencana penetapan upah minimum kota (UMK).

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar bersama dewan pengupahan kota, mulai melakukan kajian mengenai hal itu.

Rencananya, UMK akan dinaikkan di kisaran 10 hingga 20 persen dari UMK yang berlaku saat ini. Pada 2012 lalu, berdasarkan kajian bersama antara pemerintah, buruh, dan dewan, disepakati UMK untuk 2013 adalah Rp1,5 juta. Hal ini lebih tinggi dari upah minimum provinsi yang hanya Rp1,4 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar, Andi Bukti Jufri mengungkapkan, UMK Makassar untuk buruh, memang berpeluang naik. Kenaikan itu sudah akan mulai diterapkan pada Januari 2014 nanti. Hasil perhitungan sementara dewan pengupahan, kenaikan akan terjadi dari Rp1,5 juta, menjadi Rp1,7 juta.

Bukti mengatakan, dewan pengupahan Kota Makassar telah terbentuk yang terdiri atas 20 orang. Mereka berasal dari stakeholder terkait ketenagakerjaan, seperti utusan organisasi  empat orang, perwakilan disnaker, serikat buruh, asosiasi pengusaha Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi.

"Jadi, kenaikan UMK nantinya berkisar Rp1.650.000 hingga Rp1,7 juta. Itu kemungkinan yang akan terjadi," ujar Bukti, Senin, 16 September.

Sejauh ini, lanjut Bukti, dewan pengupahan Kota Makassar telah melakukan rententan survei mengenai standar kebutuhan layak bagi buruh. Sebanyak tiga kali survei akan dilakukan di pasar-pasar tradisional untuk mensinkronisasi antara upah dan kemampuan belanja atau daya beli buruh. Ini selanjutnya menjadi perhitungan untuk penentuan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Bukti mengatakan, pada Oktober mendatang survei memasuki tahapan terakhir, selanjutnya akan melahirkan rekomendasi agar dibuatkan SK Wali Kota.

"Penetapan pleno pada November atau Desember. Karena Januari 2014 UMK yang baru sudah harus berlaku," tandas mantan Camat Panakkukang ini.

Ada sejumlah indikasi yang dijadikan alasan kenaikan UMK. Termasuk di dalamnya, indikator tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan buruh atau pekerja. Makanya, penyesuaian harus selalu dilakukan untuk memenuhi KHL mereka.

Bukti mengaku, perusahaan yang tak memberikan UMK kepada pekerjanya, akan terancam mendapatkan sanksi. Hanya saja, untuk kepastian penetapan UMK, mesti menunggu SK Pemprov Sulsel mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) karena UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.

"UMK bisa dinaikkan karena, untuk pertumbuhan ekonomi Makassar sekarang mencapai 8,9 persen," tandasnya.

Niat pemkot ini mendapat respons dari Gabungan Serikat Buruh Nasional (GSBN) Sulawesi Selatan. Anggota GSBN, Agus Tonding, mengatakan, upaya pemkot akan diapresiasi jika kenaikan UMK mencapai 20 persen. Alasannya, UMK kerap hanya berbeda Rp100 ribu dengan UMP.

"Selama ini perbedaan kenaikan antara UMK dan UMP itu hanya sekitar Rp100 ribu. UMP Sulsel sekarang Rp1,4 juta dan UMK Makassar Rp1,5 juta," katanya. (zuk/sil)

Install Aplikasi Fajar