Topic
Mon,29 July 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

Legalisasi Sebelum Panitia Sembilan Terbentuk

MAKASSAR, FAJAR--Kesalahan dalam penetapan Rahim Sese sebagai pemilik lahan di lokasi pembangunan Celebes Convention Centre (CCC) makin diyakini penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel.
   
Fakta yang ditemukan, Rahim Sese sudah dilegalisasi Pemkot Makassar sebagai pemilik lahan sebelum Panitia Sembilan terbentuk.
         
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Chaerul Amir mengatakan, pengurusan yang mendahului Panitia Sembilan menimbulkan tanda tanya. Apalagi, dari hasil penyelidikan, sebelum dana dicairkan, sudah ada pengurusan hak atas lahan tersebut.
           
Chaerul mengatakan, idealnya persoalan pembebasan lahan mulai dari penetapan pemilik, lokasi, sampai dengan pencairan dana adalah domain Panitia Sembilan. Pemkot, tidak bisa begitu saja menetapkan pemilik lahan tanpa adanya pengkajian.
            
"Nah, itu ranahnya Panitia Sembilan. Kan di dalamnya ada berbagai unsur. Termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi kenapa kemudian ini diatur sebelumnya. Pertanyaannya, Panitia Sembilan kerja apa pada saat itu kalau sudah jelas pemiliknya," kata Chaerul, Minggu, 28 Juli.
             
Chaerul mengungkapkan penyidik akan kembali memeriksa Wali Kota Makassar, Ilham Arief Siradjuddin. Banyak pertanyaan yang akan dilontarkan kepada wali kota dua periode tersebut untuk memperjelas kasus ini.
               
Sekalipun belum diputuskan jadwal pastinya, namun Chaerul mengatakan tidak akan lama  dilayangkan surat pemanggilan untuk datang sebagai saksi. Beberapa surat yang sudah dikatongi Kejati termasuk surat yang ditanda tanganinya sendiri harus dijelaskan.
                
"Ilham sudah pernah diperiksa satu kali. Tapi kami anggap belum cukup. Apalagi, ada pengembangan data yang diperoleh. Ada beberapa hal yang harus beliau (Ilham,red) jelaskan kepada penyidik. Kami intinya, siapapun sepanjang dinilai perlu diperiksa, akan dipanggil," tegasnya.
   
Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin menerbitkan surat keputusan bernomor 320/kep/593.03/2005 tertanggal 11 April. Keputusan tersebut tentang penetapan bentuk besarnya uang santunan atas lahan yang akan dibebaskan Pemprov Sulsel untuk pembangunan CCC seluas enam hektare.
   
Dalam salah satu klausulnya, surat keputusan tersebut disebutkan memperhatikan hasil rapat musyawarah dengan pemilik lahan pada 11 April. SK tersebut juga menetapkan uang santunan sebesar Rp57.500 per meter persegi. (arm/rif)

banner