Topic
Mon,20 May 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

Merokok di Kampus Didenda Rp50 Juta

MAKASSAR, FAJAR -- Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Makassar segera dilakukan. Dua tempat yang menjadi sasaran utama aturan daerah itu yakni, sarana pendidikan dan kesehatan. Perokok nakal akan didenda Rp50 juta atau kurungan tiga bulan.

Ketua Pansus Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Sri Rahmi mengatakan, pihaknya tidak melarang siapa pun untuk tidak merokok. Namun, ada tempat-tempat khusus yang harus steril dari asap rokok. Seperti, sarana pendidikan dan kesehatan. Kampus termasuk bagian dari sarana pendidikan. Karena itu, kampus harus steril dari asap rokok. Apabila perda kawasan tanpa rokok itu telah disahkan dan tidak diindahkan para perokok, maka harus dijatuhi denda Rp50 juta atau hukuman kurungan tiga bulan.

Mengenai penerapan aturan larangan merokok di dalam kampus, kata politikus PKS ini, akan diatur lebih jauh oleh pengelola kampus. "Aturan konvensi internasional dilarang merokok di bawah atap. Apakah disediakan tempat khusus, semua bergantung kebijakan kampus," paparnya.
Bagaimana dengan sarana kesehatan? Menurut anggota Komisi A DPRD Kota Makassar ini, aturannya juga sangat jelas. Bahkan akan berujung pencabutan izin apabila ditemukan perokok di rumah sakit atau lainnya. Karena itu, pihaknya berharap perda yang akan disahkan itu dipatuhi.

Sebab, sejauh ini berdasarkan kajian akademik yang dilakukan diketahui, kerugian akibat asap rokok khususnya bagi masyarakat yang tidak merokok sangat tinggi. Negara pun memiliki kerugian yang sangat banyak dikarenakan besarnya anggaran yang tersedot di sektor kesehatan akibat asap rokok.

Juga, berdasarkan kajian akademik, sambungnya, sudah menjadi hak bagi setiap warga negara untuk menghirup udara segar. Apabila para perokok tidak diatur maka hak seseorang untuk menghirup udara segar akan hilang. Dan itu merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia.

"Di dua kawasan ini menjadi fokus utama. Iklan-iklan produsen rokok baik itu bando maupun lainnya yang berada di depan sarana pendidikan dan kesehatan harus diturunkan. Even-even rokok juga tidak dibenarkan digelar di sarana pendidikan. Produsen rokok harus taat aturan. Sebab, ini telah diatur dalam undang-undang dan perda ini hanya turunan aturan untuk di Makassar," kuncinya. (abg/sil)

banner