BERITA LAIN : Makassar Hari Ini
BERITA POPULER : Makassar Hari Ini
|
Makassar Hari Ini
Selasa, 09-02-10 | 00:51 | 659 View
Menteri PDT Usul DAK untuk Daerah Tertinggal
 KUNJUNGAN MEDIA. Menteri PDT Helmi Faisal Zaini diterima Komisaris PT Media Fajar HA Syafiuddin Makka, Wakil Dirut Agussalim Alwi Hamu, Direktur Produksi/SDM Sukriansyah S Latief, Senin 8 Februari. (FOTO YUSRAN/FAJAR)
Saat berkunjung ke Harian Fajar, Senin 8 Februari, Helmi mengaku sudah menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani khusus untuk membicarakan masalah itu. Dia berharap Menkeu mempertimbangkan usulan tersebut.
Hingga saat ini, jumlah daerah tertinggal di Indonesia mencapai 183 daerah. Sebanyak 70 persen di antaranya berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ada juga sebagian yang berada di Pulau Jawa.
Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II ini, Helmi mengatakan pemerintah menargetkan mengentaskan 50 daerah tertinggal. Banyak cara yang dilakukan. Salah satunya melalui program Bedah Desa Terpadu (BDT).
Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengaku akan memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan di setiap daerah. Koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga juga terus dilakukan.
Dalam pengentasan daerah tertinggal, Helmi mengaku menggunakan filosofi secangkir teh. Kalau tidak diaduk, katanya, maka yang manis hanya air teh pada dasar cangkir. Seperti itu pula daerah tertinggal.
Makanya, sejak tiga bulan terakhir, Helmi rajin berkunjung ke daerah-daerah tertinggal. Hingga kemarin, dia mengaku sudah mengunjungi 30-an daerah di seluruh Indonesia.
Saat berkunjung ke Harian Fajar kemarin, Helmi diterima antara lain Komisaris PT Media Fajar HA Syafiuddin Makka, Wakil Dirut Agussalim Alwi Hamu, Dirut Produksi/SDM Sukriansyah S Latief, Wadir Pemasaran Abdul Haliq, dan Direktur Pemberitaan Fajar TV, Nur Alim Djalil.
Helmi kemarin didampingi beberapa stafnya seperti Sekretaris Kementerian PDT Lucky Harry Korah, Deputi Kementerian PDT Bidang Infrastruktur Agus Salim, dan Deputi Bidang SDM Askari. Hadir pula Asisten I Pemprov Sulsel, Andi Herry Iskandar.
Mantan anggota DPR RI itu mengaku respek pada Jawa Pos Group. Dalam setiap kunjungannya ke daerah, dia selalu memprioritaskan berkunjung ke media Jawa Pos Group. Bahkan saat pertama kali menjadi menteri, koran pertama yang dikunjungi adalah Jawa Pos.
Dia mengatakan koran yang tergabung dalam Grup Jawa Pos sudah dikenal luas oleh masyarakat. Mereka umumnya menjadi pemimpin pasar di wilayah masing-masing. Termasuk Harian Fajar yang terbesar di luar Pulau Jawa.
Sebelum meninggalkan Harian Fajar, Helmi sempat melihat wilayah Kota Makassar dari lantai 19 Graha Pena. Dia mengaku ini kunjungan pertamanya ke Makassar sejak diangkat menjadi menteri.
Selain berkunjung ke Fajar, Helmi di Makassar juga menghadiri seminar Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Berbasis Sumber Daya dan Kontribusinya untuk Pembangunan Nasional yang diselenggarakan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Harian Kompas, dan Forum KTI di Hotel Horison, Senin 8 Februari.
Dalam seminar tersebut, Sekretaris Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad, mengemukakan, ketertinggalan pembangunan daerah di kawasan timur Indonesia bisa terkejar asal tiga syarat dasar terpenuhi. Pemerintah wajib menyediakan energi listrik, infrastruktur, serta meminimalisasi perbedaan sebaran penduduk.
Bila melihat potensi kelautan di wilayah KTI, ungkap Sudirman, kehidupan masyarakat seharusnya tidak tertinggal. Itu karena potensi perikanannya yang besar dan masih bisa dikembangkan. Potensi di Teluk Tomini dan Selat Makassar hanya satu dari sekian banyak potensi yang ada.
Belum lagi potensi lahan budi dayanya. Potensi tambak di Sulawesi sekira 250 ribu hektare. Tetapi yang baru dimanfaatkan sekitar 100 ribu hektare.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dapat menjadi lokomotif perceptan pembangunan di Indonesia. Targetnya, Indonesia menjadi penghasil produk perikanan terbesar di dunia mengalahkan China.
Mulai 2011, ada 1000 kapal masing-masing berbobot 30 gros ton yang akan dimiliki oleh koperasi menjadi lokomotif membesarkan konsep minapolitan. Industri pengolahan juga akan dikembangkan di Sulawesi sehingga hasil tangkapan diolah dan memiliki nilai tambah.
Bila strategi strategi ini berhasil maka pada 2015 ada surplus ikan 3,7 juta ton yang dapat dijadikan penetrasi dan terobosan pasar. "Tetapi harus didorong pembangunan fasilitas pelabuhan internasional misalnya di Makassar, Bitung dan Papua," jelasnya.
Pelabuhan internasional ini penting. Sulsel misalnya, memiliki potensi udang dan komoditi lain. Namun, komoditi itu tidak bisa langsung diekspor, tetapi harus dikirim ke Surabaya terlebih dahulu, sehingga ongkos angkut lebih mahal.
Hanya saja, ketersediaan listrik lagi-lagi dapat menjadi kendala target yang dibuat. Sentra industri pengolahan tidak mungkin bisa beroperasi dengan baik tanpa ketersediaan listrik. Begitupula infrastruktur pelabuhan internasional.
Memajukan daerah tertinggal juga butuh komitmen dari pemerintah daerah sendiri. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengatakan, birorasi pemerintah pusat maupun daerah harus direformasi. "Reformasi ini penting karena bisa mengukur transparansi dan akuntabilitas pemerintah memberikan pelayanan masyarakat," katanya.
Pada kesempatan sama, Dirut Bank Mandiri Agus Matowardoyo, mengungkapkan, pembiayaan di KTI dari DAU dan DAK belum terserap optimal. Sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih rendah.
Agus berharap pemerintah pusat maupun daerah membuat terobosan menciptakan iklim investasi yang mengerakkan ekonomi daerah. Kredit perbankan di KTI tumbuh sekitar 25 persen, bahkan di Maluku dan Papua sekitar 29 persen.
Hanya saja, kendati sudah tinggi, tapi masih didominasi sektor konsumtif. Padahal, kredit yang tersalur seharusnya untuk membiayai kegiatan produktif agar dapat menunjang perekonomian secara fundamental suatu daerah.
Agus Martowardoyo menilai pembangunan di KTI yang mayoritas tertinggal membutuhkan infrastruktur yang memadai dan terus digenjot. Untuk mencapainya, perlu komitmen dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur darat melalui skema public partnership.
Intensif fiskal juga perlu diberikan kepada penanaman modal dalam negeri maupun asing berupa keringanan pajak dan retribusi daerah. (sap-rif)
|
|
|
|
|
|
|
|
