|
Opini
Sabtu, 10-10-09 | 21:36 | 40 View
Golkar, Ical, dan Pesimisme Publik Oleh: Launa (Komite Eksekutif ALNI Indonesia dan Redaktur Jurnal Sosial Demokrasi)
Terpilihnya Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2009-2015 menuai pesimisme publik. Sedari awal, publik lebih melihat figur Surya Paloh sebagai representasi kepemimpinan baru Golkar yang transformatif dan siap menjadikan Golkar sebagai kekuatan kontrol.
Sejak awal, publik menempatkan Aburizal Bakrie sebagai figur politisi-pengusaha yang memiliki kedekatan khusus dengan SBY, dan memikul beban berat kasus Lumpur Lapindo. Karenanya, wajar jika publik pesimis, Ical dapat membawa angin segar bagi beringin untuk berperan sebagai kekuatan politik genuine yang jauh dari aroma "power oriented".
Mungkinkah pemilihan di Pekanbaru yang sarat intrik dan "jual beli suara", seperti diekspos berbagai media, sanggup menjadikan Golkar sebagai kekuatan check and balances-di tengah mewabahnya corak kepemimpinan transaksional yang praktis telah menjangkiti hampir seluruh sistem syaraf parpol kita saat ini?
Kita tentu berharap, di bawah Ical, Golkar dapat memerankan diri sebagai kekuatan transformatif dan mampu mendorong kinerja demokratisasi yang lebih substantif. Seperti kita tahu, parpol kita saat ini miskin dalam menghadirkan proses konsolidasi demokrasi.
Sebaliknya, yang tampak adalah absurditas corak kepemimpinan mayoritas parpol kita yang sejatinya mampu menerjemahkan apa yang disebut Plato sebagai "jalan menuju kebaikan bersama" (common good).
Fakta politik menunjukkan, mayoritas elite parpol kita kerap menggunakan legitimasi politik yang berhasil diraih secara keliru. Maka, seperti dilukiskan Putnam (Mochtar Mas’oed, 1995), ada dua tendensi dalam proses rekrutmen politik. Selain sebagai institusi untuk melahirkan kader politik terbaik, rekrutmen politik juga sebuah arena pertarungan kepentingan elite.
Ironisnya rekrutmen politik kerap dimenangkan para elite yang tak paham arti "mandat" atau "amanat". Jadilah rekrutmen politik altar judi para politisi pemburu rente. Mandat parpol dan publik politik hanyalah ilusi. Tesis Putman tampaknya telah menjadi metafor proses rekrutmen elite politik kita.
Poin penting dari Munas VIII Pekanbaru, kepemimpinan baru Golkar haruslah kepemimpinan yang memiliki geist untuk mengubah keadaan. Sebab, kepemimpinan transformatif adalah fitur permanen yang urgen bagi Golkar, meski tak ada corak kepemimpinan tertentu yang cocok untuk segala zaman.
Dalam wacana sosiologi kepemimpinan modern, terdapat dua model kepemimpinan yang dipengaruhi secara kuat oleh varian teori peran (role theory): transaksional dan transformasional.
Menurut Bass (1985) pemimpin transaksional adalah tipe kepemimpinan berbasis transaksi (exchange) yang berlangsung di antara pemimpin dan bawahan. Jenis kepemimpinan ini menekankan proses transaksi yang bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis para pihak sesuai kontrak yang mereka sepakati.
Senada dengan Bass, dalam konteks politik, Joseph S Nye Jr (2008) menyebut kepemimpinan politik tipe transaksional kerap menggunakan pertukaran berbasis materi yang sarat kepentingan subjektif, cenderung lemah dan lamban, serta menggunakan simpati rakyat sebagai dasar untuk menopang interest pemimpin.
Sebaliknya, Burns (1997) merilis kepemimpinan transformatif sebagai ideal type, di mana pemimpin dan pengikut mengedepankan moralitas dan commited mendorong nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan; bukan didasarkan atas emosi, keserakahan, kecemburuan, atau kebencian.
Pemimpin transformatif adalah gaya kepemimpinan baru yang inspiratif, yang sanggup memberi teladan, menggalang tekad, memahami aspirasi dan kebutuhan rakyat serta mampu menghadirkan "kepemimpinan baru" dus "kebijakan baru" (new leader with new policy).
Rakyat kini kian cerdas dan bisa membedakan mana parpol genuine dan mana parpol pragmatis. Pragmatisme parpol praktis mengabaikan hak-hak dasar konstituen. Parpol pragmatis hanya cerdas mereproduksi konflik.
Para elite parpol sibuk bertikai untuk merebut berbagai jabatan struktural di internal partai guna merebut target penjatahan kue kekuasaan di level negara. Fenomena ini jelas menggambarkan kuatnya kecenderungan partai sebagai arena kompetisi kepentingan para elitenya.
Catatan ini menjadi penting bukan saja untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Ical dalam pernyataan pers pertamanya sebagai ketua umum Golkar, bahwa "Golkar bukanlah alat politik orang per orang atau kendaraan politik orang tertentu. Golkar adalah kendaraan politik bangsa Indonesia."
Ini pernyataan normatif. Konstituen dan publik politik menyadari bahwa masih ada hal-hal mendasar yang perlu dishare lebih dalam terkait kinerja Partai Golkar ke depan.
Pertama, publik politik mendambakan pemimpin baru Golkar dapat memperkuat tradisi yang tidak saja memperlakukan demokrasi melulu sebagai prosedur, tetapi juga sebagai kerangka nilai agar bangunan demokrasi dapat menghasilkan kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan yang meluas dan berkelanjutan.
Kedua, publik politik mengharapkan pemimpin baru Golkar dapat merealisir "kebijakan ekonomi prorakyat", "melanjutkan pemberantasan korupsi", "meningkatkan praktik good governance" atau "kesejahteraan sosial" pada setiap lapisan anak bangsa.
Ketiga, pemimpin baru Golkar dapat menata kembali mesin politik partai, membangun komunikasi antar elite di internal partai yang terkesan jalan sendiri-sendiri, dan bersikap responsif dalam meredam setiap gejolak yang muncul di tubuh partai.
Keempat, pemimpin baru Golkar mampu mengeliminasi fenomena swing voters, civic disengagement atau protest voters. Pembangkangan politik konstituen ini disinyalir berdampak pada anjloknya perolehan suara Golkar sepanjang periode politik krusial 1999-2009; sebagai akibat perilaku inkonsisten dan watak transaksional yang mendominasi perilaku para elite Golkar di hampir seluruh cabang dan ranting kekuasaan.
Kelima, pemimpinan baru Golkar juga harus sanggup mendesain format partai modern, terutama terkait aspek kaderdisasi, infrastruktur, jaringan, SDM, maupun finansial, dus menghadirkan budaya politik baru dengan mengakomodasi lebih banyak kader-kader muda yang memiliki komitmen dan idealisme politik tinggi guna menggusur arus kuat kultur politik pragmatis yang selama ini melemahkan kepemimpinan dan citra partai.
Keenam, pemimpin baru Golkar harus mampu melakukan kontemplasi kritis, refleksi utuh dan mendalam, agar Golkar bisa mendorong proses deepening of democracy dan sanggup memerankan dirinya sebagai partai genuine, bukan sebagai kumpulan aktor pemburu rente yang dalam situasi tertentu mengambil rupa sebagai "leviathan".
Dalam semangat konkretisasi agenda di atas, terpilihnya Ical tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Golkar. Karena sejatinya, tugas pemimpin baru adalah meretas jalan baru, bukan jalan buntu. Selamat berkiprah Pak Ical. (**)
|
|
|
|
|
|
|
|
.JPG)